Cargill

Programme de paysage de Siak Pelalawan

Musimas

Daemeter

Forest Positive Coalition

Proforest

PCI Ouest du Mato Grosso

COFCO International

Produzindo Certo

PCI Institute

IPAM

Nestle

Jerónimo Martins

Sainsbury's

PCI Mato Grosso

Marfrig

FS Bioenergia

McDonalds

Walmart

Ntui

Indikator lokal

LandScale

Bananas

Sugar cane

Cocoa

Cassava

Cotton

Beef

Livestock

Corn

Coffee

Rubber

Pork

Brazilian nuts

Honey

Fuel wood

Vegetables

Pineapple

TENTANG STRATEGI PCI
Strategi PCI adalah pendekatan yurisdiksi untuk pembangunan pedesaan berkelanjutan, menyatukan aktor publik, swasta, dan nirlaba di sekitar tujuan jangka panjang dalam tiga pilarnya: Produksi, Konservasi, dan Sertakan. Ini diluncurkan pada Desember 2015 di COP 21 dengan tujuan mengurangi emisi dan memungkinkan penyerapan karbon melalui pengendalian deforestasi ditambah dengan pengembangan ekonomi rendah karbon di negara bagian. Strategi tersebut didasarkan pada pembangunan agenda konvergensi kepentingan dalam ekonomi pertanian negara, meningkatkan (i) efisiensi produksi pertanian dan kehutanan (sumbu P); (ii) konservasi vegetasi asli yang tersisa dan pemulihan kewajiban lingkungan (sumbu C); dan (iii) inklusi sosial ekonomi pertanian keluarga dan masyarakat tradisional dan masyarakat (sumbu I). Strategi PCI (Produce, Conserve, and Include) sangat mendasar bagi negara bagian untuk mencapai tujuan netralitas karbon pada tahun 2035. Strategi PCI bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan produksi pertanian dengan meningkatkan produktivitas ternak dan memperluas areal biji-bijian di lahan yang sudah dibuka; menghilangkan deforestasi ilegal; menerapkan Kode Hutan; mengurangi kebakaran; dan menciptakan mekanisme kompensasi keuangan untuk mencegah deforestasi legal. Ini juga bertujuan untuk mendukung pertanian keluarga dan penduduk tradisional dan adat dalam mengakses kredit, bantuan teknis, pasar kelembagaan, dan regularisasi lahan.
TENTANG INSTITUT PCI
Institut PCI adalah organisasi swasta nirlaba, yang diatur oleh Pemerintah Mato Grosso, sektor swasta, sektor produktif, dan diselenggarakan oleh masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk mendukung negara bagian Mato Grosso dalam mengumpulkan dan melaksanakan sumber daya keuangan dari donor dan investor nasional dan internasional untuk implementasi strategi PCI, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Lembaga PCI diatur dengan Keputusan No. 46 tanggal 27 Februari 2019, dan oleh Anggaran Dasarnya

Spices

Indicator #0

Intensifying agroforestry systems

1500 ha of GIC Paysanne Bilanga Kombe Ntui forest galleries protected and restored

1500 ha of GIC DAPSBI Ntui forest galleries protected and restored

1000 ha of ASCOKYB community forest galleries protected and restored

Renew the simplified management plan for the Ascokyb Community Forest

3000 producers have access to fertilizers and phytosanitary products through the FODECC producers' counter or bank loans

4 sessions for women in product processing

4 business enterprise coaching sessions

number of training sessions with at least 50% female participants


Professionalize at least 100 young people, 50% of them women, in entrepreneurship.

setting up producer organizations (Cooperatives)

200 producers, a third of them women, have received training and are able to negotiate their own contracts.

Indicator #1

10 managers trained in child labor monitoring and elimination systems

Komune Ntui, ibu kota departemen Mbam-et-Kim di Wilayah Tengah (Kamerun), mencakup 1.650 km² dan terdiri dari 27 desa, dengan perkiraan populasi 38.563 jiwa pada tahun 2021 (PCD Ntui, 2022). Ntui mengalami pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan, secara tidak langsung meningkatkan tekanan pada sumber daya alam, lahan pertanian dan layanan sosial dasar. Lanskapnya terdiri dari mosaik hutan dan sabana berhutan, dilintasi oleh sistem hidrografi lebat yang didominasi oleh Sungai Sanaga, serta beberapa sungai sekunder (Baseline Ntui, 2022).
&nbsp;
<span lang="FR" style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: FR;">1. Latar belakang dan sejarah
Ntui adalah salah satu cekungan pertanian utama di Mbam dan Kim, dengan ketergantungan rumah tangga pedesaan yang tinggi pada pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Rencana Pembangunan Komunal (PCD) daerah ini menekankan pengelolaan lahan berkelanjutan, peningkatan produktivitas pertanian dan pelestarian lingkungan (PCD Ntui, 2022). Sejak 2022, IDH – The Sustainable Trade Initiative telah mendukung kotamadya sebagai bagian dari pendekatan lanskapnya, dengan memfasilitasi konsultasi antar pemangku kepentingan, perencanaan pembangunan berkelanjutan, restorasi lahan terdegradasi, dan promosi rantai nilai pertanian berkelanjutan di Mbam-et-Kim (Baseline Ntui, 2022). Dukungan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola lokal, inklusi masyarakat, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.
&nbsp;
2.
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tanaman pangan adalah kegiatan ekonomi utama, termasuk singkong, macabo dan jagung, yang penting untuk ketahanan pangan rumah tangga (Baseline Ntui, 2022).
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tanaman komersial seperti kakao dan pisang/pisang raja menawarkan peluang bagi petani untuk melakukan diversifikasi ekonomi.
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peternakan (unggas, babi, kambing, sapi) dan penangkapan ikan di Sungai Sanaga melengkapi sumber pendapatan dan berkontribusi pada ketahanan pangan (Baseline Ntui, 2022).
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Produk hutan non-kayu (HHBK), termasuk djansang, kola, mangga liar, dan tanaman obat, berperan penting dalam perekonomian domestik, terutama bagi perempuan (Baseline Ntui, 2022).
Terlepas dari potensi ini, mayoritas rumah tangga menghadapi produktivitas yang rendah karena kurangnya input, akses keuangan yang terbatas, infrastruktur pedesaan yang tidak memadai dan lemahnya penataan organisasi petani, yang mengurangi profitabilitas pertanian dan pendapatan rumah tangga (PCD Ntui, 2022). Menurut data dari studi tolok ukur yang ditugaskan oleh IDH pada tahun 2022, mayoritas rumah tangga yang disurvei memiliki pendapatan bulanan rata-rata antara 25.000 dan 50.000 franc CFA.
&nbsp;
3.
Komune Ntui terletak di ekosistem transisi hutan-sabana, rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya termasuk spesies hutan bernilai tinggi seperti Moabi, Sapelli, Ebony dan Iroko (PCD Ntui, 2022). Namun, pertanian ekstensif, kebakaran hutan, penebangan yang tidak berkelanjutan, dan efek perubahan iklim berkontribusi terhadap degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati (Baseline Ntui, 2022). Inisiatif yang didukung oleh IDH mempromosikan restorasi lahan, penerapan praktik agroforestri, dan penerapan model pertanian cerdas iklim untuk membangun ketahanan ekologis.
&nbsp;
4.
Populasi Ntui adalah multi-etnis, terutama terdiri dari komunitas Sanaga, serta populasi non-pribumi yang menetap selama bertahun-tahun (Baseline Ntui, 2022). Perempuan memainkan peran sentral dalam produksi pertanian, pengolahan pangan, dan perdagangan kecil, meskipun ada kendala terus-menerus pada akses ke kredit, tanah, dan badan pembuat keputusan (Baseline Ntui, 2022). Kaum muda juga terlibat dalam kegiatan pertanian, seringkali dengan akses yang tidak memadai ke peluang ekonomi dan pembinaan teknis. PCD mengidentifikasi beberapa kerentanan sosial, termasuk terbatasnya akses ke layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan infrastruktur (PCD Ntui, 2022). Dalam konteks ini, IDH mempromosikan tata kelola inklusif, mendukung partisipasi aktif perempuan, pemuda, dan otoritas tradisional dalam pengelolaan lanskap partisipatif.
&nbsp;
5.
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Degradasi lahan dan peningkatan tekanan pada sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk.
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Produktivitas pertanian rendah karena kurangnya input, praktik pertanian yang belum sempurna dan akses yang buruk ke dukungan penasihat.
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hilangnya keanekaragaman hayati dan deforestasi terkait dengan pertanian ekstensif dan kebakaran hutan.
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Infrastruktur pedesaan yang tidak memadai (jalan, penyimpanan) membatasi valorisasi dan pemasaran produk.
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kerentanan terhadap perubahan iklim, ditandai dengan curah hujan yang tidak menentu, musim kemarau yang berkepanjangan, dan menurunnya kesuburan tanah (Baseline Ntui, 2022).
&nbsp;
6. Peluang
Dengan potensi agroforestri, mobilisasi masyarakat, dan dukungan teknis dari IDH, Ntui menghadirkan peluang untuk:
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mengembangkan rantai nilai pertanian berkelanjutan (singkong, pisang raja, kakao, kelapa sawit, NTFP);
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Memperkuat organisasi produsen untuk memfasilitasi akses ke pasar, keuangan dan inovasi pertanian;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menerapkan kegiatan restorasi lahan, agroforestri dan reboisasi, berkontribusi pada ketahanan iklim;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mempromosikan praktik pertanian cerdas iklim untuk mengamankan mata pencaharian (PCD Ntui, 2022).
Dukungan IDH mempromosikan koordinasi aktor lokal, penerapan pendekatan lanskap dan pengembangan model teritorial yang merekonsiliasi produksi, perlindungan sumber daya alam dan inklusi sosial.

Soy production

Landscape

Soy Production

Seedling nursery

Western Mato Grosso Initiative

Indicator #1 TEST

Hectares of natural areas and ecosystems legally protected beyond legality

Hectares of areas being protected beyond legality

Hectares of natural areas and ecosystems legally protected in soy farms

Hectares of areas being legaly protected

The initiative has achieved concrete results in farmer engagement. Beyond farm-support, the initiative also promotes smallholders’ livelihoods through restoration and supports the development of governance that empowers local stakeholders to develop, implement and monitor common goals, social safeguards and a long-term strategy for the initiative’s financial self-sufficiency. 

# Smallholder families with improved livelihoods

The initiative has achieved concrete results in farmer engagement. Beyond farm-support, the initiative also promotes smallholders’ livelihoods through restoration and supports the development of governance that empowers local stakeholders to develop, implement and monitor common goals, social safeguards and a long-term strategy for the initiative’s financial self-sufficiency.

# Soy Farms

Hectares of natural ecosystem areas restored within the iniative's territory. In 2024, it was possible to restore 50 hectares. The target for 2030 is 2k hectares.

Hectares of natural ecosystems restored

Hectares of natural ecosystem areas that are being legally protected in soy farms within the initiative's territory. In 2024, it was possible to guarantee the protection of 70k hectares. The target for 2030 is 454k hectares.

Hectares of areas being legally protected

Hectares of natural ecosystem areas that are being legally protected beyond legality within the initiative's territory. In 2024, it was possible to guarantee the protection of 19k hectares. The target for 2030 is 41k hectares.


Number of Smallholder families with improved livelihoods, served by the consortium's actions. In 2024, it was possible to improve the livelihoods of 50 smallholder families. The target for 2030 is 1880 families.

Number of Smallholder families with improved livelihoods

Number of soybean farms served by the consortium's actions. In 2024, it was possible to achieve 45 soy farms within the iniative. The target for 2030 is 1052 farms.

Number of Soy and Cattle Farms

Hectares of soy and cattle areas under DCF commitments and best practices. In 2024, it was possible to guarantee that 87k hectares of soy farms were under DCF commitments and best practices. The target for 2030 it is 340k hectares.

Hectares of soy and cattle areas under best practices

Brasil adalah salah satu negara penghasil kedelai terbesar di dunia. Mato Grosso adalah negara penghasil kedelai terbesar di Brasil dan wilayah baratnya terdiri dari daerah dengan produksi kedelai terbesar, selain sejarah konversi vegetasi asli menjadi kedelai baru-baru ini di bioma Cerrado, bioma terbesar kedua di Amerika Selatan.
Inisiatif Lanskap Mato Grosso Barat dibentuk oleh konsorsium lembaga termasuk IPAM, Institut PCI, Produzindo Certo dan Proforest, dengan tujuan menerapkan strategi tingkat Negara Bagian Mato Grosso PCI (Produce, Conserve and Include) ke dalam sub-wilayah Mato Grosso Barat dan untuk meningkatkan model produksi kedelai yang berkelanjutan. Lanskap ini mencakup 6 kotamadya: Sapezal, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Tangará da Serra, Diamantino dan Alto Paraguai, yang menyumbang 4,3% dari produksi kedelai Brasil, yaitu 5 juta ton per tahun (data 2020). Kawasan ini telah diprioritaskan oleh inisiatif di sektor kedelai yang berfokus pada penghapusan deforestasi dari produksi kedelai, seperti Soft Commodities Forum (SCF), yang terdiri dari enam pedagang besar, dan Forest Positive Coalition (FPC), yang terdiri dari 21 perusahaan barang konsumsi (CGF). Bersama dengan Dana Inovasi Tanah (LIF), beberapa anggota inisiatif ini membiayai kegiatan dalam Inisiatif Lanskap Mato Grosso Barat.&nbsp;
Strategi inisiatif ini memiliki empat pilar: Tata Kelola, Produksi, Konservasi, dan Sertakan.
- Tata kelola: Menetapkan kelompok tata kelola dan target lokal, selaras dengan PCI tingkat negara bagian, dan strategi untuk mengurangi emisi (Pertanian Rendah Karbon). - Menghasilkan: Meningkatkan produktivitas pertanian, menyimpan karbon dan meningkatkan pengelolaan properti dan pendapatan produsen. - Konservasi: Konservasi, melindungi, dan memulihkan vegetasi asli melalui insentif ekonomi, bantuan teknis, dan dukungan untuk produsen. - Termasuk: Mempromosikan inklusi produsen kecil, Masyarakat Adat dan komunitas tradisional.
Mempertimbangkan konsep masing-masing pilar ini, tujuan ditetapkan untuk tahun 2025, tetapi mitra konsorsium sudah bekerja menuju lebih banyak investasi untuk melanjutkan tindakan dalam inisiatif hingga tahun 2030.
Inisiatif ini merupakan bagian dari daftar inisiatif yang menerima dana tambahan dari anggota Forest Positive Coalition of Action (FPC) Consumer Goods Forum (CGF).

PCI Barat Mato Grosso

Palm oil

Kerumutan

In 2024, 13 new villages joined the SPLP initiative, bringing the total number of villages involved to 52.

Growth of Village Engagement in SPLP Initiative

In 2024, a total area of 1,756 hectares of mangrove, including 182 hectares of potential rehabilitation area, was mapped across eight villages: Penyengat, Sungai Rawa, Rawa Mekar Jaya, Mengkapan, Bunsur, Lalang, Kayu Ara Permai, and Teluk Masjid.

Identifying Mangrove Area

In 2024, a significant milestone was achieved in Siak district with the successful mapping and stakeholder consultation of 789,350.59 hectares of high conservation value (HCV) areas and high carbon stock (HCS) forests. This comprehensive mapping effort involved detailed assessments to identify and delineate areas critical for biodiversity conservation and carbon storage.

The process was inclusive and collaborative, engaging district stakeholders to ensure that the mapped areas align with local conservation priorities and land-use plans. This initiative not only highlights the district's commitment to environmental sustainability but also sets a foundation for informed decision-making and effective management of these vital ecosystems. The consultation with stakeholders ensures that the conservation efforts are well-supported and integrated into the broader landscape management strategies, promoting long-term ecological and community benefits.

HCV-HC Screening in Siak

Since 2023, a total area of 2,085,307 hectares across the Siak and Pelalawan Landscape has been mapped and monitored using Radar for Detecting Deforestation (RADD) in collaboration with WRI. This includes:

778,813 hectares of forest
9,325 hectares of protected area
1,095,995 hectares of production forest
201,174 hectares of conservation area

Land Mapped and Monitored

This category focuses on the mapping of peatland areas, which are crucial for carbon storage and biodiversity conservation. The mapping efforts help in the protection and sustainable management of these sensitive ecosystems. 2024 mapped 69,808.27

Peatland Areas

As part of the Landscape Jurisdiction Initiative, a commitment has been made to restore 36.5 hectares of degraded land across two villages in Siak and one village in Pelalawan. This initiative focuses on replanting these areas with a variety of tree species, aiming to rehabilitate the land and enhance its ecological value.

The replanting efforts involve selecting appropriate tree species that can thrive in the local conditions and contribute to biodiversity, soil health, and carbon sequestration. By restoring degraded land, the initiative aims to improve ecosystem services, such as water regulation and habitat provision, while also supporting the livelihoods of local communities through sustainable land management practices.

This indicator tracks the progress of replanting commitments, providing a measure of the efforts towards ecological restoration and sustainable development within the landscape. The involvement of local communities in the replanting process ensures that the initiative is inclusive and aligns with the socio-economic needs of the region.

Replanting Degraded Land with Tree Species

As part of the Landscape Jurisdiction Initiative, significant commitments have been made to transition from oil palm cultivation to forest restoration through agroforestry practices. In 2024, a total of 206 hectares of oil palm plantations were committed to this transition, with 106 hectares in Rawa Mekar Jaya forest and 100 hectares in Dosan forest.

This initiative involves phasing out oil palm plantations and reintroducing native forest species through agroforestry systems. Agroforestry combines agricultural and forestry technologies to create more diverse, productive, and sustainable land-use systems. The commitment to this transition reflects a proactive approach to restoring forest ecosystems, enhancing biodiversity, and improving carbon sequestration.

The engagement of local communities and stakeholders is crucial in this process, ensuring that the transition supports both environmental and socio-economic goals. This indicator tracks the progress of these commitments, providing a measure of the efforts towards sustainable land management and forest restoration within the landscape.

Commitment to Agroforestry and Forest Restoration

As part of the Landscape Jurisdiction Initiative, the Mangrove Conservation Group of La5kar Mandiri has committed to protecting 73 hectares of mangrove forests in Kayu Ara Permai Village. This commitment is a crucial step towards preserving the vital mangrove ecosystems, which play a significant role in coastal protection, biodiversity conservation, and carbon sequestration.

Mangroves are essential for maintaining the health of coastal environments, providing habitat for various marine and terrestrial species, and acting as natural barriers against storm surges and erosion. The protection efforts by La5kar Mandiri involve regular monitoring, community engagement, and implementing sustainable management practices to ensure the long-term health and resilience of the mangrove forests.

This indicator tracks the progress of mangrove protection commitments, providing a measure of the efforts towards conserving these critical ecosystems. The involvement of local conservation groups highlights the importance of community-led initiatives in achieving sustainable environmental outcomes.

Commitment to Mangrove Protection

In a significant step towards sustainable palm oil production, the Siak and Pelalawan District Governments have committed to increasing their Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification targets as part of their district action plans. This commitment underscores their dedication to promoting environmentally responsible and socially equitable palm oil practices.

In 2024, four palm oil mills within these districts were actively engaged and have committed to achieving ISPO certification. This engagement process involved comprehensive consultations and capacity-building initiatives to ensure that the mills meet the stringent criteria set by the ISPO standards. The commitment of these mills to obtain ISPO certification reflects a collaborative effort to enhance sustainability in the palm oil sector, reduce environmental impacts, and improve the livelihoods of local communities.

Commitment to ISPO Certification and Sustainable Palm Oil

In 2024, significant progress was made in mapping village areas for conservation and responsible agriculture within the landscape. A total of 101,135.95 hectares were mapped through participatory approaches, involving local communities in the decision-making process. This participatory mapping ensures that the conservation and agricultural practices are aligned with the needs and knowledge of the local population. Since 2020, a cumulative total of 665,381.83 hectares of village areas have been mapped, highlighting the ongoing commitment to sustainable land management.


Participatory Mapping of Village

13 villages committed to participating in conservation activities and/or a natural ecosystem management plan in 2024, cumulatively, 52 villages have been supported since 2020

Village commitment in conservation activities

District Commitment on Natural Ecosystem & Biodiversity involves a district's dedication to preserving and enhancing its natural ecosystems and biodiversity.
Siak-Pelalawan district government committed to no deforestation and natural ecosystem management plan through District Action Plan Sustainable Palm Oil and District Regulation on Siak Hijau and Pelalawan Sejuk. These are continued support from 2020

District Commitment on Natural Ecosystem & Biodiversity

This category tracks the mapping of forest areas, which is essential for monitoring and preserving forest ecosystems. The mapped areas provide valuable data for ensuring the forests continue to offer ecological services and support biodiversity. 64,913.33 hectares of forest were mapped in 2024, bringing the cumulative total to 495,261.92 hectares since 2020.

Forest Areas

Siak and Pelalawan district government committed to increasing their ISPO target as part of their district action plan on sustainable palm oil. 4 mills were engaged and commited to be ISPO certified

District commitment on supporting responsible sourcing and production

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, significant progress has been made in enhancing forest and peatland protection through the issuance of village regulations. By the end of 2024, a total of 28 village regulations have been enacted, covering 366,848.79 hectares. These regulations focus on forest protection, peat management, and measures to prevent peat fires and flooding.

This achievement marks a substantial increase from the previous count, where only 17 village regulations protected 106,801 hectares. The expansion to 28 regulations demonstrates a strong commitment to sustainable land management and environmental conservation. The development of these regulations was driven by participatory land use planning, ensuring that the local communities were actively involved in the decision-making process.

The indicator tracks the number of village regulations issued and the total area protected, providing a clear measure of the efforts towards safeguarding forest and peatland ecosystems. The participatory approach ensures that the regulations are well-supported by the communities, promoting long-term sustainability and resilience against environmental challenges.

Implementation of Village Regulations for Forest and Peatland Protection

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, 30 participants from Rawa Mekar Jaya and Dosan Village have received capacity building on oil palm agroforestry. This training is designed to support the "Strategi Jangka Benah" forest recovery program by phasing out forest encroachment and transitioning oil palm cultivation out of forest areas.

The capacity-building sessions aim to equip participants with the knowledge and skills needed to implement agroforestry systems that promote biodiversity, improve soil health, and enhance carbon sequestration. By integrating agricultural and forestry practices, the initiative seeks to create more sustainable and resilient land-use systems that contribute to forest recovery and prevent further encroachment.

Capacity Building on Oil Palm Agroforestry on Jangka Benah

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, village regulations have been enacted to protect 126.2 hectares of mangrove forests in the villages of Bunsur and Kayu Ara Permai. These regulations are a critical component of local governance, aimed at preserving the ecological integrity and biodiversity of mangrove ecosystems.

Protection of Mangrove Areas through Village Regulations

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, a total of 704 attendees participated in training and capacity-building sessions in 2024. These sessions focused on essential conservation activities, including village profiling, participatory mapping, and participatory land use planning. The training aimed to equip participants with the knowledge and skills necessary to effectively engage in and contribute to sustainable land management practices.

Since 2021, a cumulative total of 3,216 attendees have been trained, reflecting the ongoing commitment to building local capacity for conservation efforts. The training programs are designed to be inclusive and participatory, ensuring that a diverse range of stakeholders, including community members, local leaders, and technical experts, are involved.

This indicator tracks the number of attendees participating in training and capacity-building activities, providing a measure of the initiative's efforts to enhance local knowledge and skills for sustainable conservation practices. The focus on participatory approaches ensures that the training is relevant and impactful, fostering a collaborative environment for achieving long-term conservation goals.

Training and Capacity Building for Conservation Activities

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, collaboration with the Agriculture Agency has been crucial in developing a Landscape Level No Deforestation, No Peat, No Exploitation - Integrated Reporting Framework (NDPE-IRF) profile. In 2024, 18 mills were directly engaged in this development process, demonstrating a strong commitment to sustainable practices and transparent reporting.

Since 2021, a total of 53 mills have been engaged in understanding the importance and necessity of conservation, restoration, rehabilitation, and adhering to NDPE commitments. By 2024, 49 active mills were identified, reflecting ongoing participation and dedication to these principles.

Additionally, it is important to note that out of the 53 engaged mills, some have transitioned to different production methods, which has led to a reduction in the number of active mills. 

Collaboration and Engagement for NDPE-IRF Profile Development

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, a 150-meter-long tracking bridge has been constructed to support the protection of 31.87 hectares of protected mangrove forest in Kayu Ara Permai Village. This infrastructure development is a crucial step in enhancing the accessibility and monitoring of the mangrove area, ensuring its conservation and sustainable management.

The tracking bridge facilitates easier movement for conservationists, researchers, and local communities, allowing them to monitor the health of the mangrove ecosystem, conduct restoration activities, and prevent illegal activities such as logging and encroachment. By improving access to the mangrove forest, the bridge plays a vital role in the ongoing efforts to protect and preserve this critical habitat.

This indicator tracks the construction and impact of infrastructure projects aimed at supporting conservation efforts, providing a measure of the initiative's progress in enhancing the protection and management of mangrove ecosystems. The construction of the tracking bridge demonstrates a commitment to investing in sustainable infrastructure that benefits both the environment and the local community.

Construction of Tracking Bridge for Mangrove Protection

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, 24 officials from Siak and Pelalawan Districts have received capacity building to enhance their skills in deforestation monitoring and response. These training sessions focused on utilizing the RADD (Radar for Detecting Deforestation) technology through the SPLP Landscape Monitoring Dashboard.

The capacity-building efforts aim to equip local officials with the knowledge and tools necessary to effectively monitor deforestation activities and respond promptly. By leveraging advanced radar technology, the officials can detect deforestation in near real-time, enabling more proactive and informed decision-making.

This indicator tracks the number of officials trained and the implementation of deforestation monitoring and response systems, providing a measure of the initiative's progress in strengthening local capacity for environmental protection and sustainable land management. The use of RADD technology ensures that the monitoring efforts are accurate and efficient, supporting the broader goals of the Landscape Jurisdiction Initiative.

Capacity Building for Deforestation Monitoring and Response

Execution of forest patrol and “no forest encroachment” signboard establishment at 4 points inside Rawa Mekar Jaya village forest to protect 3,433 ha village forest

Strengthening Forest Protection on Social Forestry

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, significant efforts have been made to enhance the capacity and understanding of the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) standards within the two districts. In 2024, two ISPO Auditor Training sessions were conducted, with a total of 55 participants. These training sessions aimed to equip auditors with the necessary skills and knowledge to effectively assess and certify palm oil operations according to ISPO standards.

The auditor training sessions are designed to add more resources to both districts, ensuring that local stakeholders have a thorough understanding of ISPO requirements. This initiative supports the broader goal of promoting sustainable palm oil production and improving compliance with environmental and social standards.

This indicator tracks the number of training sessions conducted and the number of participants involved, providing a measure of the initiative's progress in building local capacity for ISPO certification and sustainable palm oil practices.

ISPO Auditor Training for Capacity Building

As part of the "Progress and Delivery" section in the Landscape Reporting Framework on the Landscape Jurisdiction Initiative, notable advancements have been made in the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification process.

1 mill has successfully passed the first stage of the ISPO audit, indicating that it has met the initial requirements and is progressing towards full certification.
2 mills are currently at the ISPO pre-assessment stage, where they are undergoing preliminary evaluations to identify areas for improvement and ensure readiness for the formal audit process

ISPO Certification Stages

As part of the "Progress and Delivery" section in the Landscape Reporting Framework on the Landscape Jurisdiction Initiative, significant improvements have been observed in the D-Free (Deforestation-Free) and Peat-Free categories compared to the 2022 Implementation Reporting Framework (IRF) profile.

In the D-Free category:

2 mills have advanced to the delivering stage, indicating they are actively implementing and achieving deforestation-free commitments.
1 mill has progressed to the progressing stage, showing ongoing efforts towards meeting deforestation-free standards.
5 mills have improved to the commitment stage, demonstrating their formal commitment to deforestation-free practices.


IRF Progress from Deforestation Free Categories

As part of the "Progress and Delivery" section in the Landscape Reporting Framework on the Landscape Jurisdiction Initiative, significant improvements have been observed in the D-Free (Deforestation-Free) and Peat-Free categories compared to the 2022 Implementation Reporting Framework (IRF) profile
1 mill has advanced to the delivering stage, indicating active implementation and achievement of peat-free commitments.
1 mill has progressed to the progressing stage, showing ongoing efforts towards meeting peat-free standards.
1 mill has improved to the awareness stage, reflecting increased understanding and initial steps towards peat-free practices.


IRF Progress from Peat-Free Categories

STDB issued by District Government supported by the landscape program starting from data collection, survey and mapping, verification of land plot activity

# STDB issued by District Government

Hectares mapped

<h2>Tentang Kabupaten Siak dan Pelalawan</h2>
Kabupaten Siak dan Pelalawan adalah daerah produksi minyak sawit yang sudah lama berdiri dengan sejumlah besar produsen swadaya swadaya. Kabupaten ini juga merupakan rumah bagi nilai-nilai sosial dan lingkungan yang penting, termasuk Taman Nasional Zamrud dan Cagar Biosfer Siak Giam Kecil-Bukit Batu di Siak, Taman Nasional Tesso Nilo di Pelalawan dan Semenanjung Kampar yang padat karbon yang mencakup kedua kabupaten.
<h2>Program Lanskap Siak Pelalawan (SPLP)</h2>
Inisiatif yang digerakkan oleh sektor swasta ini bertujuan untuk mencapai produksi minyak sawit berkelanjutan di kabupaten Siak dan Pelalawan di Riau, Indonesia. Rumah bagi lebih dari 200 desa, distrik ini tersebar lebih dari 2 juta hektar. Kabupaten penghasil minyak sawit utama ini memiliki sejumlah besar petani swadaya yang signifikan.
SPLP mendukung dan membangun inisiatif yang dipimpin pemerintah yang ada, khususnya Peta Jalan Kabupaten Siak Hijau dan Rencana Aksi Kabupaten untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan di Pelalawan.
<h2>Perusahaan yang bekerja sama</h2>
SPLP menyatukan koalisi yang terdiri dari sembilan perusahaan yang bekerja sama untuk menghentikan dan membalikkan tingkat historis deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut, sekaligus mengurangi risiko kebakaran dan ekspansi pertanian.
Ada banyak masalah terkait lahan dan tenaga kerja – dengan banyak pabrik distrik yang kurang keterlibatan atau kesadaran terkait produksi NDPE (tidak ada deforestasi, tidak ada penanaman di gambut, tidak ada eksploitasi).
<h2>Terlibat dengan pabrik kelapa sawit</h2>
Perusahaan koalisi bekerja secara ekstensif dengan pemasok mereka untuk menerapkan ketertelusuran rantai pasokan dan untuk memetakan kemajuan basis pasokan mereka menuju produksi minyak sawit positif alam dan masyarakat.
Ini termasuk pemetaan paparan pabrik terhadap risiko lingkungan dan sosial.

Inisiatif yang Didukung

Ntui

PCI Barat Mato Grosso

PCI Mato Grosso

Program Lanskap Siak Pelalawan