Musimas

Programme de paysage de Siak Pelalawan

Cargill

Daemeter

Forest Positive Coalition

Proforest

Aceh

NISCOPS

Mars

PepsiCo

Unilever

Mondelez

Aceh Tamiang

Aceh Timur

Indikator lokal

LandScale

Palm oil

Cocoa

https://www.youtube.com/watch?v=_A6jmIlu15k&ab_channel=IDHIndonesia

ACEH SUSTAINABLE PALM OIL ROADMAP - see link to the video in the text below

Aceh palm oil

Smallholders in Aceh

Aceh team

<div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW69694038 BCX8">&nbsp;</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW69694038 BCX8">
Provinsi Aceh di pulau Sumatera mencakup sebagian besar dunia yang diakui Leuser ecosystem, hotspot keanekaragaman hayati global. &nbsp;Ini adalah satu-satunya tempat di dunia di mana&nbsp;orangutans, elephsemut dan badak hidup berdampingan di alam liar. Aceh memiliki tutupan hutan 55%, yang setara dengan sekitar 3,2 juta hektar, dengan 2,6 juta hectares termasuk dalam ekosistem Leuser. This includees hutan hujan tropis yang signifikan<span class="NormalTextRun SCXW69694038 BCX8">s, rawa gambut, montane, dan hutan pesisir. <span class="NormalTextRun SCXW69694038 BCX8">provide vital air regulasi dan penyimpanan karbon.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW69694038 BCX8">
Aceh memberikan kontribusi yang signifikan bagi pro class ="NormalTextRun SCXW69694038 BCX8">duction, terutama melalui palm oil, rubber, coffee and rice. &nbsp;Kelapa sawit merupakan sumber pendapatan bagi 1,5 juta orang di Provinsi Aceh, mewakili lebih dari 25% dari populasi Aceh. Wilayah timur Aceh, yang membentang di Aceh Timur dan Aceh&nbsp;Tamiang,&nbsp;menghadapi ancaman deforestasi yang signifikan karena ekspansi kelapa sawit. Lebih dari 260.000 hektar area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) terletak di dalam zona produksi minyak sawit, sehingga kebutuhan akan solusi berkelanjutan mendesak. The Aceh Sustainable Palm Oil Roadmap bekerja sama dengan sektor korporasi untuk mencapai rantai pasokan bebas deforestasi.&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW69694038 BCX8">
Tentang NISCOPS&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW69694038 BCX8">
<a class="Hyperlink SCXW69694038 BCX8" href="https://www.idhsustainabletrade.com/ni-scops/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">National Initiatives for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders</a> (NISCOPS) - kemitraan antara <a class="Hyperlink SCXW69694038 BCX8" href="https://www.idh.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IDH</a> dan <a class="Hyperlink SCXW69694038 BCX8" href="https://www.solidaridadnetwork.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Solidaridad</a> - menyatukan pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan penggunaan lahan, menciptakan pendapatan yang lebih baik bagi petani kecil, dan mempromosikan pasar inklusif.
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW69694038 BCX8">
NISCOPS bekerja di enam lanskap/proyek di sekitar ekosistem Leuser: Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Utara, Aeh Subulassalem dan Langkat. The bertujuan untuk menciptakan rantai pasokan minyak sawit yang bebas deforestasi dan inklusif - menjaga integritas&nbsp;Leuser ecosystem sambil mendukung pembangunan berkelanjutan.&nbsp;
Kemitraan Lanskap
Rencana Pertumbuhan Hijau Aceh adalah peta jalan untuk memproduksi sustainable&nbsp;komoditas sambil melindungi&nbsp;natural forest. Ini termasuk meningkatkan&nbsp;produktivitas produktivitas tanaman kelapa sawit - yang mencakup sekitar 470.000 hektar di Aceh - dan menerapkan prinsip No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE) dalam rantai pasokan.&nbsp; A&nbsp;model manajemen zona penyangga untuk&nbsp;Leuser akan lebih mendukung perlindungan hutan, mempromosikan sumber minyak sawit berkelanjutan, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Untuk membantu melindungi wilayah NKT/SKT, sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi deforestasi sedang ditetapkan di seluruh Provinsi Aceh.&nbsp;
Peta jalan Minyak Sawit Berkelanjutan Aceh 
Untuk mengimplementasikan peta jalan Minyak Sawit Berkelanjutan Aceh, IDH telah mendirikan proyek pembiayaan bersama dengan tujuh perusahaan rantai pasokan global: Unilever, PepsiCo, Mars, Mondelez, GAR, Musim Mas dan Apical. Kemitraan ini membantu membangun kapasitas petani kecil, mengurangi deforestasi, meningkatkan ketahanan lanskap dan menciptakan deforestasi dan rantai pasokan bebas konversi.&nbsp;
</div>
</div>
<div>Silakan tonton video tentang 'Peta Jalan Minyak Sawit Berkelanjutan Aceh' di sini: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_A6jmIlu15k">PETA JALAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN ACEH</a></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Mendukung Provinsi Aceh</div>
<div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW96496886 BCX8">
Ada beragam mitra – pemerintah, LSM, private sector dan komunitas – yang terlibat dalam pengembangan Provinsi Aceh secara berkelanjutan.&nbsp;&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW96496886 BCX8">
Ada banyak peluang untuk mendukung lanskap yang luar biasa ini. Silakan klik tombol 'Hubungi Inisiatif' di sebelah kiri halaman ini untuk menghubungi.
</div>
</div>

Tropical Timber

Coffee

Coconut

Rubber

Leuser Ecosystem

Kuala-Paret

test

Farmer in palm oil field

Aceh Tamiang team

Agricultural household income compared to national average

HCV/HCS production area is protected based on policy framework

Number of community members involved in the agroforestry system

Deforestation rate

Number of ICT platform established

Number of investment portfolio created based on sustainable palm oil development

Number of monitoring systems at the provincial level established

Number of government staffs trained

Number of center of excellences established and operationalized

Total area of legal and compliant land

Productivity rate of sustainable palm oil and it's derivates 

Area converted to other land uses

Number of hectares of protected areas

Training of community households on biogas energy

Number of households trained on access to clean energy

Indicator #0

Number of hectares of conserved

Tentang Aceh Landscape Provinsi Aceh merupakan daerah penghasil komoditas yang sangat penting. Provinsi ini juga mencakup sebagian besar ekosistem Leuser, yang merupakan rumah bagi spesies unik seperti orangutan Sumatera, gajah Sumatera, dan badak. Ketiga spesies tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar spesies yang terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Kabupaten Aceh Tamiang khususnya memproduksi sejumlah produk penting seperti kelapa sawit, karet alam, pulp, dan kopi. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan, HDI bertujuan untuk melindungi hutan alam yang tersisa di lahan pribadi, negara bagian dan masyarakat, dengan fokus pada ekosistem Leuser. IPM telah menghubungkan pemerintah Aceh Tamiang dengan pembeli minyak sawit utama seperti Pepsico dan Unilever, yang memiliki minat yang jelas dalam memisahkan minyak sawit dari deforestasi dan mencari solusi hemat biaya. Pemerintah, perusahaan kelapa sawit, dan IPM sedang menjajaki kemungkinan pembentukan Zona Pasokan Terverifikasi (VSA) di Aceh Tamiang. Tamiang telah menandatangani pakta PPI dengan Ikatan Pengusaha Kelapa Sawit Aceh Indonesia (GAPKI), Forum Konservasi Leuser (FKL), Yayasan Green Trade Initiative (HDI), Perhimpunan Kelompok Tani dan Nelayan Aceh Tamiang (KTNA), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan&nbsp; Aceh (KPH)&nbsp;Wilayah III&nbsp;. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa semua tujuan produksi minyak sawit berkelanjutan, perlindungan kawasan hutan dan area ekosistem Leuser, dan peningkatan kesejahteraan petani swadaya tercapai pada tahun 2023.

&nbsp;

Area mapped for deforestation

Area commited to for reforestation

area of forest reforested

<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
Aceh Timur&nbsp;adalah rumah bagi bagian-bagian dari <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW36444699 BCX8">Gunung Leuser Taman Nasional Nasional, situs Warisan Dunia UNESCO. Distrik ini membanggakan dataran rendah alami yang signifikan dan tropical peatland forests. It is juga <span class="NormalTextRun SCXW36444699 BCX8">critical habitat untuk highly charismatic species, seperti orangutan Sumatera, Sumatera gajah, dan badak.&nbsp;Ini adalah bagian dari Aceh Province, yang has around 3 juta hectares forest, sama dengan 55% tutupan hutan.&nbsp; &nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
Aceh Timur membuat kontribusi terhadap produksi pertanian Indonesia, terutama melalui palm oil and rice cultivation.&nbsp; Palm oil is komoditas penting untuk pendapatan dan mata pencaharian regional, dan rice supports makanan security. Natural rubber and cocoa are juga produk penting. &nbsp;Sementara palm oil menimbulkan risiko deforestasi yang signifikan<span class="NormalTextRun SCXW36444699 BCX8">&nbsp;ke Aceh Timur, pencapaian besar telah dibuat untuk mengatasi ancaman ini.&nbsp;
<div class="OutlineElement Ltr SCXW62420721 BCX8">
Tentang NISCOPS&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW62420721 BCX8">
<a class="Hyperlink SCXW62420721 BCX8" href="https://www.idhsustainabletrade.com/ni-scops/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">National Initiatives for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders</a> (NISCOPS) - kemitraan antara <a class="Hyperlink SCXW62420721 BCX8" href="https://www.idh.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IDH</a> dan <a class="Hyperlink SCXW62420721 BCX8" href="https://www.solidaridadnetwork.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Solidaridad</a> - menyatukan pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan penggunaan lahan, menciptakan pendapatan yang lebih baik bagi petani kecil, dan mempromosikan pasar inklusif.
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW62420721 BCX8">
Pekerjaan di Indonesia bertujuan untuk mencapai rantai pasokan minyak sawit yang bebas deforestasi dan inklusif – menjaga integritas&nbsp;Leuser ekosistem sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. &nbsp;
Meningkatkan penggunaan lahan
</div>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
Deforestation in Aceh Timur&nbsp;meningkat secara signifikan pada tahun 2024, dengan a total 1.1kha hektar kehilangan hutan, melepaskan significant jumlah CO2. A deforestation tim pemantauan dan verifikasi kini telah didirikan di lanskap.&nbsp; Much deforestasi berpotensi terkait dengan ekspansi minyak sawit didorong oleh kegiatan pembukaan lahan di dua belas konsesi kelapa sawit yang ada di dekat Ekosistem Leuser. 
The Aceh Green Growth Plan is developing kerangka kebijakan untuk melindungi High Conservation Value (HCV) areas. IDH bekerja dengan&nbsp;pabrik kelapa sawit untuk membantu meningkatkan produktivitas mereka dan menerapkan prinsip-prinsip Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut dan Tanpa Eksploitasi (NDPE) dalam rantai pasokan. A model manajemen zona penyangga sedang dikembangkan untuk meningkatkan hutan, mempromosikan sumber minyak sawit berkelanjutan, dan improve&nbsp;livelihoods.&nbsp; The Aceh Sustainable Palm Oil Roadmap - kebijakan provinsi - bertujuan untuk mencapai rantai pasokan bebas deforestasi. &nbsp;&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
Menciptakan pendapatan yang lebih baik dan pasar inklusif&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
NISCOPS bertujuan untuk mengintegrasikan petani kecil ke dalam rantai pasokan minyak sawit berkelanjutan yang bebas deforestasi, sambil menjembatani kesenjangan menuju pendapatan layak. Smallholder farmers benefit&nbsp;from &nbsp;training in Good Agricultural Practice (GAP) and&nbsp;akses ke keuangan, certification and markets, khususnya di area terpencil. Public-private partnerships,mendukung petani lokal untuk mencapai Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification. Palm oil productivity is also&nbsp;boosted melalui intensifikasi produksi cluster buah segar.&nbsp; &nbsp;
</div>
<div class="SCXW36444699 BCX8">
<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
Mendukung wilayah Aceh Timur&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
Petani kecil menyumbang hampir sepertiga dari 52 juta ton produksi minyak sawit mentah Indonesia. Saat ini ada 197.340 ton of kelapa sawit Tandan Buah Segar (FFB) – atau 6,38 ton per hektar - produced di<span class="NormalTextRun SCXW36444699 BCX8"> district setiap tahun dengan huge potential untuk meningkatkan this.&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
Ada banyak peluang untuk mendukung lanskap yang luar biasa ini.&nbsp;Silakan klik tombol 'Hubungi Inisiatif' di sebelah kiri halaman ini untuk menghubungi.&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
&nbsp;
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW36444699 BCX8">
&nbsp;
</div>
</div>

Kerumutan

In 2024, 13 new villages joined the SPLP initiative, bringing the total number of villages involved to 52.

Growth of Village Engagement in SPLP Initiative

In 2024, a total area of 1,756 hectares of mangrove, including 182 hectares of potential rehabilitation area, was mapped across eight villages: Penyengat, Sungai Rawa, Rawa Mekar Jaya, Mengkapan, Bunsur, Lalang, Kayu Ara Permai, and Teluk Masjid.

Identifying Mangrove Area

In 2024, a significant milestone was achieved in Siak district with the successful mapping and stakeholder consultation of 789,350.59 hectares of high conservation value (HCV) areas and high carbon stock (HCS) forests. This comprehensive mapping effort involved detailed assessments to identify and delineate areas critical for biodiversity conservation and carbon storage.

The process was inclusive and collaborative, engaging district stakeholders to ensure that the mapped areas align with local conservation priorities and land-use plans. This initiative not only highlights the district's commitment to environmental sustainability but also sets a foundation for informed decision-making and effective management of these vital ecosystems. The consultation with stakeholders ensures that the conservation efforts are well-supported and integrated into the broader landscape management strategies, promoting long-term ecological and community benefits.

HCV-HC Screening in Siak

Since 2023, a total area of 2,085,307 hectares across the Siak and Pelalawan Landscape has been mapped and monitored using Radar for Detecting Deforestation (RADD) in collaboration with WRI. This includes:

778,813 hectares of forest
9,325 hectares of protected area
1,095,995 hectares of production forest
201,174 hectares of conservation area

Land Mapped and Monitored

This category focuses on the mapping of peatland areas, which are crucial for carbon storage and biodiversity conservation. The mapping efforts help in the protection and sustainable management of these sensitive ecosystems. 2024 mapped 69,808.27

Peatland Areas

As part of the Landscape Jurisdiction Initiative, a commitment has been made to restore 36.5 hectares of degraded land across two villages in Siak and one village in Pelalawan. This initiative focuses on replanting these areas with a variety of tree species, aiming to rehabilitate the land and enhance its ecological value.

The replanting efforts involve selecting appropriate tree species that can thrive in the local conditions and contribute to biodiversity, soil health, and carbon sequestration. By restoring degraded land, the initiative aims to improve ecosystem services, such as water regulation and habitat provision, while also supporting the livelihoods of local communities through sustainable land management practices.

This indicator tracks the progress of replanting commitments, providing a measure of the efforts towards ecological restoration and sustainable development within the landscape. The involvement of local communities in the replanting process ensures that the initiative is inclusive and aligns with the socio-economic needs of the region.

Replanting Degraded Land with Tree Species

As part of the Landscape Jurisdiction Initiative, significant commitments have been made to transition from oil palm cultivation to forest restoration through agroforestry practices. In 2024, a total of 206 hectares of oil palm plantations were committed to this transition, with 106 hectares in Rawa Mekar Jaya forest and 100 hectares in Dosan forest.

This initiative involves phasing out oil palm plantations and reintroducing native forest species through agroforestry systems. Agroforestry combines agricultural and forestry technologies to create more diverse, productive, and sustainable land-use systems. The commitment to this transition reflects a proactive approach to restoring forest ecosystems, enhancing biodiversity, and improving carbon sequestration.

The engagement of local communities and stakeholders is crucial in this process, ensuring that the transition supports both environmental and socio-economic goals. This indicator tracks the progress of these commitments, providing a measure of the efforts towards sustainable land management and forest restoration within the landscape.

Commitment to Agroforestry and Forest Restoration

As part of the Landscape Jurisdiction Initiative, the Mangrove Conservation Group of La5kar Mandiri has committed to protecting 73 hectares of mangrove forests in Kayu Ara Permai Village. This commitment is a crucial step towards preserving the vital mangrove ecosystems, which play a significant role in coastal protection, biodiversity conservation, and carbon sequestration.

Mangroves are essential for maintaining the health of coastal environments, providing habitat for various marine and terrestrial species, and acting as natural barriers against storm surges and erosion. The protection efforts by La5kar Mandiri involve regular monitoring, community engagement, and implementing sustainable management practices to ensure the long-term health and resilience of the mangrove forests.

This indicator tracks the progress of mangrove protection commitments, providing a measure of the efforts towards conserving these critical ecosystems. The involvement of local conservation groups highlights the importance of community-led initiatives in achieving sustainable environmental outcomes.

Commitment to Mangrove Protection

In a significant step towards sustainable palm oil production, the Siak and Pelalawan District Governments have committed to increasing their Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification targets as part of their district action plans. This commitment underscores their dedication to promoting environmentally responsible and socially equitable palm oil practices.

In 2024, four palm oil mills within these districts were actively engaged and have committed to achieving ISPO certification. This engagement process involved comprehensive consultations and capacity-building initiatives to ensure that the mills meet the stringent criteria set by the ISPO standards. The commitment of these mills to obtain ISPO certification reflects a collaborative effort to enhance sustainability in the palm oil sector, reduce environmental impacts, and improve the livelihoods of local communities.

Commitment to ISPO Certification and Sustainable Palm Oil

In 2024, significant progress was made in mapping village areas for conservation and responsible agriculture within the landscape. A total of 101,135.95 hectares were mapped through participatory approaches, involving local communities in the decision-making process. This participatory mapping ensures that the conservation and agricultural practices are aligned with the needs and knowledge of the local population. Since 2020, a cumulative total of 665,381.83 hectares of village areas have been mapped, highlighting the ongoing commitment to sustainable land management.


Participatory Mapping of Village

13 villages committed to participating in conservation activities and/or a natural ecosystem management plan in 2024, cumulatively, 52 villages have been supported since 2020

Village commitment in conservation activities

District Commitment on Natural Ecosystem & Biodiversity involves a district's dedication to preserving and enhancing its natural ecosystems and biodiversity.
Siak-Pelalawan district government committed to no deforestation and natural ecosystem management plan through District Action Plan Sustainable Palm Oil and District Regulation on Siak Hijau and Pelalawan Sejuk. These are continued support from 2020

District Commitment on Natural Ecosystem & Biodiversity

This category tracks the mapping of forest areas, which is essential for monitoring and preserving forest ecosystems. The mapped areas provide valuable data for ensuring the forests continue to offer ecological services and support biodiversity. 64,913.33 hectares of forest were mapped in 2024, bringing the cumulative total to 495,261.92 hectares since 2020.

Forest Areas

Siak and Pelalawan district government committed to increasing their ISPO target as part of their district action plan on sustainable palm oil. 4 mills were engaged and commited to be ISPO certified

District commitment on supporting responsible sourcing and production

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, significant progress has been made in enhancing forest and peatland protection through the issuance of village regulations. By the end of 2024, a total of 28 village regulations have been enacted, covering 366,848.79 hectares. These regulations focus on forest protection, peat management, and measures to prevent peat fires and flooding.

This achievement marks a substantial increase from the previous count, where only 17 village regulations protected 106,801 hectares. The expansion to 28 regulations demonstrates a strong commitment to sustainable land management and environmental conservation. The development of these regulations was driven by participatory land use planning, ensuring that the local communities were actively involved in the decision-making process.

The indicator tracks the number of village regulations issued and the total area protected, providing a clear measure of the efforts towards safeguarding forest and peatland ecosystems. The participatory approach ensures that the regulations are well-supported by the communities, promoting long-term sustainability and resilience against environmental challenges.

Implementation of Village Regulations for Forest and Peatland Protection

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, 30 participants from Rawa Mekar Jaya and Dosan Village have received capacity building on oil palm agroforestry. This training is designed to support the "Strategi Jangka Benah" forest recovery program by phasing out forest encroachment and transitioning oil palm cultivation out of forest areas.

The capacity-building sessions aim to equip participants with the knowledge and skills needed to implement agroforestry systems that promote biodiversity, improve soil health, and enhance carbon sequestration. By integrating agricultural and forestry practices, the initiative seeks to create more sustainable and resilient land-use systems that contribute to forest recovery and prevent further encroachment.

Capacity Building on Oil Palm Agroforestry on Jangka Benah

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, village regulations have been enacted to protect 126.2 hectares of mangrove forests in the villages of Bunsur and Kayu Ara Permai. These regulations are a critical component of local governance, aimed at preserving the ecological integrity and biodiversity of mangrove ecosystems.

Protection of Mangrove Areas through Village Regulations

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, a total of 704 attendees participated in training and capacity-building sessions in 2024. These sessions focused on essential conservation activities, including village profiling, participatory mapping, and participatory land use planning. The training aimed to equip participants with the knowledge and skills necessary to effectively engage in and contribute to sustainable land management practices.

Since 2021, a cumulative total of 3,216 attendees have been trained, reflecting the ongoing commitment to building local capacity for conservation efforts. The training programs are designed to be inclusive and participatory, ensuring that a diverse range of stakeholders, including community members, local leaders, and technical experts, are involved.

This indicator tracks the number of attendees participating in training and capacity-building activities, providing a measure of the initiative's efforts to enhance local knowledge and skills for sustainable conservation practices. The focus on participatory approaches ensures that the training is relevant and impactful, fostering a collaborative environment for achieving long-term conservation goals.

Training and Capacity Building for Conservation Activities

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, collaboration with the Agriculture Agency has been crucial in developing a Landscape Level No Deforestation, No Peat, No Exploitation - Integrated Reporting Framework (NDPE-IRF) profile. In 2024, 18 mills were directly engaged in this development process, demonstrating a strong commitment to sustainable practices and transparent reporting.

Since 2021, a total of 53 mills have been engaged in understanding the importance and necessity of conservation, restoration, rehabilitation, and adhering to NDPE commitments. By 2024, 49 active mills were identified, reflecting ongoing participation and dedication to these principles.

Additionally, it is important to note that out of the 53 engaged mills, some have transitioned to different production methods, which has led to a reduction in the number of active mills. 

Collaboration and Engagement for NDPE-IRF Profile Development

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, a 150-meter-long tracking bridge has been constructed to support the protection of 31.87 hectares of protected mangrove forest in Kayu Ara Permai Village. This infrastructure development is a crucial step in enhancing the accessibility and monitoring of the mangrove area, ensuring its conservation and sustainable management.

The tracking bridge facilitates easier movement for conservationists, researchers, and local communities, allowing them to monitor the health of the mangrove ecosystem, conduct restoration activities, and prevent illegal activities such as logging and encroachment. By improving access to the mangrove forest, the bridge plays a vital role in the ongoing efforts to protect and preserve this critical habitat.

This indicator tracks the construction and impact of infrastructure projects aimed at supporting conservation efforts, providing a measure of the initiative's progress in enhancing the protection and management of mangrove ecosystems. The construction of the tracking bridge demonstrates a commitment to investing in sustainable infrastructure that benefits both the environment and the local community.

Construction of Tracking Bridge for Mangrove Protection

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, 24 officials from Siak and Pelalawan Districts have received capacity building to enhance their skills in deforestation monitoring and response. These training sessions focused on utilizing the RADD (Radar for Detecting Deforestation) technology through the SPLP Landscape Monitoring Dashboard.

The capacity-building efforts aim to equip local officials with the knowledge and tools necessary to effectively monitor deforestation activities and respond promptly. By leveraging advanced radar technology, the officials can detect deforestation in near real-time, enabling more proactive and informed decision-making.

This indicator tracks the number of officials trained and the implementation of deforestation monitoring and response systems, providing a measure of the initiative's progress in strengthening local capacity for environmental protection and sustainable land management. The use of RADD technology ensures that the monitoring efforts are accurate and efficient, supporting the broader goals of the Landscape Jurisdiction Initiative.

Capacity Building for Deforestation Monitoring and Response

Execution of forest patrol and “no forest encroachment” signboard establishment at 4 points inside Rawa Mekar Jaya village forest to protect 3,433 ha village forest

Strengthening Forest Protection on Social Forestry

As part of the implementation of the Landscape Jurisdiction Initiative, significant efforts have been made to enhance the capacity and understanding of the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) standards within the two districts. In 2024, two ISPO Auditor Training sessions were conducted, with a total of 55 participants. These training sessions aimed to equip auditors with the necessary skills and knowledge to effectively assess and certify palm oil operations according to ISPO standards.

The auditor training sessions are designed to add more resources to both districts, ensuring that local stakeholders have a thorough understanding of ISPO requirements. This initiative supports the broader goal of promoting sustainable palm oil production and improving compliance with environmental and social standards.

This indicator tracks the number of training sessions conducted and the number of participants involved, providing a measure of the initiative's progress in building local capacity for ISPO certification and sustainable palm oil practices.

ISPO Auditor Training for Capacity Building

As part of the "Progress and Delivery" section in the Landscape Reporting Framework on the Landscape Jurisdiction Initiative, notable advancements have been made in the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification process.

1 mill has successfully passed the first stage of the ISPO audit, indicating that it has met the initial requirements and is progressing towards full certification.
2 mills are currently at the ISPO pre-assessment stage, where they are undergoing preliminary evaluations to identify areas for improvement and ensure readiness for the formal audit process

ISPO Certification Stages

As part of the "Progress and Delivery" section in the Landscape Reporting Framework on the Landscape Jurisdiction Initiative, significant improvements have been observed in the D-Free (Deforestation-Free) and Peat-Free categories compared to the 2022 Implementation Reporting Framework (IRF) profile.

In the D-Free category:

2 mills have advanced to the delivering stage, indicating they are actively implementing and achieving deforestation-free commitments.
1 mill has progressed to the progressing stage, showing ongoing efforts towards meeting deforestation-free standards.
5 mills have improved to the commitment stage, demonstrating their formal commitment to deforestation-free practices.


IRF Progress from Deforestation Free Categories

As part of the "Progress and Delivery" section in the Landscape Reporting Framework on the Landscape Jurisdiction Initiative, significant improvements have been observed in the D-Free (Deforestation-Free) and Peat-Free categories compared to the 2022 Implementation Reporting Framework (IRF) profile
1 mill has advanced to the delivering stage, indicating active implementation and achievement of peat-free commitments.
1 mill has progressed to the progressing stage, showing ongoing efforts towards meeting peat-free standards.
1 mill has improved to the awareness stage, reflecting increased understanding and initial steps towards peat-free practices.


IRF Progress from Peat-Free Categories

STDB issued by District Government supported by the landscape program starting from data collection, survey and mapping, verification of land plot activity

# STDB issued by District Government

Hectares mapped

<h2>Tentang Kabupaten Siak dan Pelalawan</h2>
Kabupaten Siak dan Pelalawan adalah daerah produksi minyak sawit yang sudah lama berdiri dengan sejumlah besar produsen swadaya swadaya. Kabupaten ini juga merupakan rumah bagi nilai-nilai sosial dan lingkungan yang penting, termasuk Taman Nasional Zamrud dan Cagar Biosfer Siak Giam Kecil-Bukit Batu di Siak, Taman Nasional Tesso Nilo di Pelalawan dan Semenanjung Kampar yang padat karbon yang mencakup kedua kabupaten.
<h2>Program Lanskap Siak Pelalawan (SPLP)</h2>
Inisiatif yang digerakkan oleh sektor swasta ini bertujuan untuk mencapai produksi minyak sawit berkelanjutan di kabupaten Siak dan Pelalawan di Riau, Indonesia. Rumah bagi lebih dari 200 desa, distrik ini tersebar lebih dari 2 juta hektar. Kabupaten penghasil minyak sawit utama ini memiliki sejumlah besar petani swadaya yang signifikan.
SPLP mendukung dan membangun inisiatif yang dipimpin pemerintah yang ada, khususnya Peta Jalan Kabupaten Siak Hijau dan Rencana Aksi Kabupaten untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan di Pelalawan.
<h2>Perusahaan yang bekerja sama</h2>
SPLP menyatukan koalisi yang terdiri dari sembilan perusahaan yang bekerja sama untuk menghentikan dan membalikkan tingkat historis deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut, sekaligus mengurangi risiko kebakaran dan ekspansi pertanian.
Ada banyak masalah terkait lahan dan tenaga kerja – dengan banyak pabrik distrik yang kurang keterlibatan atau kesadaran terkait produksi NDPE (tidak ada deforestasi, tidak ada penanaman di gambut, tidak ada eksploitasi).
<h2>Terlibat dengan pabrik kelapa sawit</h2>
Perusahaan koalisi bekerja secara ekstensif dengan pemasok mereka untuk menerapkan ketertelusuran rantai pasokan dan untuk memetakan kemajuan basis pasokan mereka menuju produksi minyak sawit positif alam dan masyarakat.
Ini termasuk pemetaan paparan pabrik terhadap risiko lingkungan dan sosial.

Inisiatif yang Didukung

Aceh

Aceh Tamiang

Aceh Timur

Program Lanskap Siak Pelalawan